| HEADLINE |
KPK: Tersangka Kasus Miranda Tak Harus Dicekal
03 Sep 2010 01:09:55
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, hingga Jumat (03/09) siang ini, ke 26 politisi yang diduga terlibat kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia belum dicegah untuk luar negeri. Mengapa? Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setiap orang yang dijadikan tersangka memang belum pasti akan langsung dicegah.
|
PDIP: Janggal Penetapan 26 Tersangka Politisi
03 Sep 2010 01:09:22
PDIP terus mempertanyakan penetapan 26 tersangka baru Kasus Miranda, 14 di antaranya dari PDIP. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akan mendatangi KPK berkaitan dengan kasussebagai suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom pada 2004 itu.
|
Presiden: Penting Jaga Hubungan dengan Malaysia
02 Sep 2010 09:09:09
Sejarah panjang kebersamaan Indonesia-Malaysia, harus dipelihara. Karena itu, memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tentu saja, dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.
|
Aburizal; Hormati Asas Praduga Tak Bersalah
02 Sep 2010 09:09:07
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Untuk itu, kepada 26 tersangka baru kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004, harus mendapat kesempatan membela diri.
|
|
Para Perokok Tidak akan dapat Jaminan JPK GAKIN
09 Feb 2010 02:02:26
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan untuk mencabut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN) bagi mereka yang perokok. Pemprov DKI akan merumuskan kebijakan tersebut, agar bisa diterapkan segera.
“Kami akan merumuskan segera langkah ketidakberpihakan terhadap para perokok tersebut. Percuma saja Pemprov menyediakan biaya banyak untuk para perokok itu melalui program Gakin,” tegas Gubernur DKI Fauzi Bowo di Balai Kota, Selasa (09/02).
Gubernur yang akrab disapa Bang Foke ini menyatakan, kebijakan tersebut terpaksa dilakukan, mengingat tingginya jumlah pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok. Ia menyebutkan, sebanyak 22 persen dari total pengeluaran sebulan keluarga miskin, dihabiskan untuk membeli rokok.
Pihak Pemprov DKI berencana menggandeng beberapa pihak terkait, untuk menyosialisasikan gerakan antirokok kepada masyarakat. Rencananya, kampanye antirokok itu akan digencarkan di beberapa tempat strategis. Larangan merokok itu akan disosialisasikan ke pihak sekolah, komite sekolah, pengurus OSIS, dan Rohis, serta kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
mun/bln |
|
