NUSANTARA

504 Pekerja Swasta di Sulut Terinfeksi HIV

Sebanyak 504 pekerja swasta di Sulawesi Utara (Sulut) terinfeksi HIV, karena Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sulut itu ...
OLAHRAGA

Swasta Diharapkan Berperan Dalam Kemajuan Sepak Bola Lampung

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung terus mencari terobosan pendanaan klub sepak bola melalui sponsor swasta dan...
JAJAK PENDAPAT
Pilihan Anda Untuk Gubernur Lampung Mendatang?
1.Ridho Ficardo
2.Herman HN
3.Barlian Tihang
4.Amalsyah Tarmizi
5.Alzier Dianis Tabran
6.Lainnya



Hasil jajak pendapat

Bookmark and Share
 
 
Ilustrasi (bln/dok)
23/08/2013 13:55 WIB
Fagas: Usut Tuntas Korupsi Alkes

BANDARLAMPUNG News - Lambannya penanganan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandarlampung, membuat masyarakat resah. Front Aksi Anti Gratifikasi (Fagas) Lampung meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera menuntaskan kasus tersebut. Selain itu, Fagas juga meminta pihak terkait menelusuri aliran dana korupsi itu. 

Sebab, berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya, Kejati menyatakan adanya aliran dana alkes yang mengalir ke oknum pejabat satu tingkat di atas Kadiskes Wirman di jajaran Pemkot Bandarlampung. Tak hanya itu, oknum petinggi DPRD setempat juga diduga ikut menikmatinya. 

"Kejati jangan setengah setengah mengusut tuntas korupsi pengadaan alkes itu, usut tuntas sampai ke akarnya. Jangan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, usut sampai ke pucuk pimpinannya," ujar koordinator aksi, Arief Rahman, di hadapan puluhan pengunjuk rasa yang tertahan di pintu masuk Kejati Lampung, Kamis (22/8). 

Arief mengatakan, meskipun Wirman selaku Kadiskes Kota Bandarlampung dan Ridwan Winata selaku rekanan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, menurutnya masih ada pelaku-pelaku yang terkait dalam kasus tersebut. 

"Jangan hanya berpatokan kepada dua orang itu, tapi periksa dan panggil orang orang yang terlibat didalamnya," tegas dia.

Diungkapkannya, tercatat dana APBN untuk pengadaan Alkes digelontorkan Kemenkes sebanyak dua kali, yakni Rp 9 milyar dan Rp 15 Milyar.Dana tersebut semuanya dugunakan untuk pengadaan Alkes TA 2012. “Sebanyak Rp 9,9 milyar dari dana yang digelontorkan tersebut, diduga di mark up untuk pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan, tetapi kasus dugaan itu sampai saat ini mandek dan terkesan jalan ditempat,” ujarnya.

Ia mengatakan, seharusnya kasus tersebut dapat dikembangkan dengan gamblang karena telah memegang sumber informant berinisial W selaku pejabat di Dinas kesehatan kota Bandar lampung, yang melakukan kerjasama dengan  RW selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Magnum Global Mandiri sebagai pemasok ratusan jenis Alkes ke 228 pusat kesehtan di kota Bandar Lampung.

 “Disini jelas seharusnya aparat penegak hokum bisa menjadikan mereka sebagai modal untuk mendalami kasus tersebut bahkan sampai ketingkat pimpinan kota,” terang Arief. (R4)
(R4/bln)